Sonny Danaparamita Minta BUMN Farmasi Lakukan Pengawasan Obat Saat Pandemi

07-07-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Sonny T Danaparamita. Foto: Azka/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Sonny T Danaparamita meminta BUMN sektor farmasi untuk melakukan pengawasan obat-obatan di saat pandemi Covid-19. Sonny menegaskan BUMN sektor farmasi tidak hanya sebatas menyediakan obat-obatan saja, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap peredaran obat di masyarakat.

 

“Saya menyoroti terdapat beberapa permasalahan yang belakangan ini ramai menjadi perbincangan, yaitu mengenai kelangkaan obat-obatan. Kalaupun ada, harganya sudah tidak dapat lagi dibeli oleh masyarakat," kata Sonny dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (7/7/2021). Sebelumnya hal itu disampaikan Sonny dalam RDP Komisi VI DPR RI bersama Dirut PT. Bio Farma (Persero), Dirut PT Kimia Farma Tbk, Dirut PT Indo Farma, dan Dirut PT Phapros Tbk di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

“Saya ingin mengapresiasi terhadap kinerja PT. Bio Farma (Persero), PT Kimia Farma Tbk, PT Indo Farma, dan PT Phapros sebagai bagian dari BUMN memang sudah melakukan berbagai hal, dalam memenuhi kebutuhan obat kita di situasi pandemi saat ini," kata Sonny. Ia menyatakan terkait pengawasan obat, agar secara internal apotek milik BUMN dan apotek yang menjadi mitra kerja BUMN harus bisa selektif dalam menyalurkan obat.

 

Ia meminta jika menemukan oknum yang terindikasi membeli obat untuk ditimbun dan dijual lagi dengan harga mahal, untuk segera dilaporkan. Sonny mengutuk keras tindakan oknum yang memanfaatkan situasi pandemi ini, dengan menimbun dan mempermainkan harga obat yang akhirnya membuat kelangkaan di masyarakat.

 

"Namun mengutuk saja tidak cukup. Saya minta BUMN bekerja sama dengan aparat hukum untuk menjaga agar jangan sampai ada permainan harga atas berbagai obat yang telah disediakan oleh BUMN farmasi," tegas Sonny.

 

Politisi PDI-Perjuangan itu juga meminta BUMN sektor farmasi ikut berkontribusi dan bergotong royong dengan membuka seluas luasnya ruang untuk mengadakan vaksinasi gratis. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kerumunan akibat membludaknya antusiasme masyarakat yang ingin divaksin.

 

“Kita semua menginginkan bahwa PPKM Darurat yang telah dilaksanakan mulai tanggal 3 hingga 20 Juli 2021 terlaksana secara baik dan membawa hasil sebagaimana yang kita harapkan. Melalui Ibu Puan Maharani, DPR RI telah mendukung penuh PPKM Darurat ini," kata Sonny.

 

Wakil rakyat asal dapil Jawa Timur III itu berharap BUMN farmasi juga harus dapat membantu menyukseskan pelaksanaan PPKM ini dengan cara menyediakan berbagai vitamin gratis, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dan sedang melakukan isolasi mandiri. (sf)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...